Delegasi
Delegasi di Pengadilan Negeri Purwakarta merujuk pada permohonan bantuan dari pengadilan lain untuk melakukan panggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta. Proses ini diatur berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 dan Surat Dirjen Badilum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016
Lebih lanjutsiSUPER
siSUPER (Sistem Informasi Survei Pelayanan Elektronik) adalah aplikasi yang dirancang untuk mengukur dan memantau kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan melalui berbagai jenis survei elektronik.
Silakan isi survei dan berikan penilaian terhadap pelayanan kami.
CTS/SIPP
CTS/SIPP (Case Tracking System / Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan sistem teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
JDIH
JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yaitu sarana sistem informasi yang menyediakan akses terbuka dan terstruktur terhadap berbagai dokumen hukum untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat
Perpustakaan
Merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kebutuhan informasi dan literasi hukum bagi hakim, pegawai, mahasiswa, peneliti, serta masyarakat umum yang berkepentingan. Perpustakaan ini merupakan bagian dari jaringan perpustakaan Mahkamah Agung RI
Direktori Putusan
Direktori Putusan adalah sistem berbasis daring (online) untuk memberikan akses publik terhadap salinan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
Jadwal Sidang
Berisi informasi mengenai jadwal persidangan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
SIWAS
SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) merupakan aplikasi untuk memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya
Informasi Tilang
Berisi informasi mengenai daftar denda dan pelanggar lalu-lintas yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
e-raterang
e-Raterang (Elektronik Surat Keterangan) adalah layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan surat keterangan secara online di seluruh Pengadilan Negeri. Layanan ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi hukum tanpa perlu datang langsung ke kantor pengadilan
e-Peduli
e-Peduli (Elektronik Perlindungan Pengaduan Terkendali) adalah aplikasi layanan digital yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung untuk memudahkan masyarakat, terutama di wilayah Jawa Barat, dalam menyampaikan pengaduan, permintaan informasi, atau laporan terkait layanan peradilan secara cepat dan transparan
e-Berpadu
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
e-Suka
e-Suka (Surat Kuasa Elektronik) adalah aplikasi yang memungkinkan pengajuan dan pengelolaan surat kuasa secara daring. Layanan ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi hukum, terutama bagi advokat dan pihak berperkara, dengan mengurangi kebutuhan untuk hadir langsung di pengadilan
Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang
Pedoman ASEAN Tentang Pelaksanaan Prinsip Non-Hukuman Untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang resmi diluncurkan pada Senin, 2 Juni 2025 di gedung Sekretariat ASEAN. Dengan dukungan dari Pemerintah Australia melalui program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT)
SelengkapnyaHakim Yang Ideal Dari Perspektif Tiga Kecerdasan, “Intelligence Quotient” (IQ), Emosional Quotient” (EQ) dan “Spiritual Quotient” (SQ)
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (Machstaat). Pernyataan tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman
SelengkapnyaPenanganan Perkara Lingkungan Hidup Dalam Kacamata Perma Nomor 1 Tahun 2023 Tetang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia karena di lingkungan hidup itulah manusia bertempat tinggal, beraktivitas serta mendapatkan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Tanpa adaya lingkungan hidup kelangsungan hidup makhluk hidup maupun maupun manusia tentunya tidak akan ada.
SelengkapnyaUrgensinya Diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Proses Peradilan di Indonesia
Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya saat ini mengalami pembaruan. Praktek hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah,
SelengkapnyaKeyakinan Hakim Sebagai Eksistensi Kebenaran Materiil Dalam Pembuktian Perdata Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional
Terdapat parameter dalam teori hukum pembuktian kontemporer yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang, teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata, pembuktian berdasarkan batas-batas yang logis dan pembuktian berdasarkan keyakinan yang lahir dari alat bukti.
Selengkapnya
Tata Tertib Persidangan
Untuk adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Siwas
Laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau badan peradilan di bawahnya.
Zona Integritas
Zona Integritas Pengadilan Negeri Purwakarta Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Lebih lanjut
Perpustakaan
Berisi informasi mengenai koleksi buku yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
JDIH
Berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dll.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas