Delegasi
Informasi tentang Panggilan Sidang yang masuk ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
Lebih lanjut
Silakan isi survei dan berikan penilaian terhadap pelayanan kami. CTS/SIPP
Case Tracking System / Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
JDIH
Berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dll.
Perpustakaan
Berisi informasi mengenai koleksi buku yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Direktori Putusan
Berisi mengenai informasi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
Jadwal Sidang
Berisi informasi mengenai jadwal persidangan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
SIWAS
Laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau badan peradilan di bawahnya.
Informasi Tilang
Berisi informasi mengenai daftar denda dan pelanggar lalu-lintas yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Permohonan Surat Keterangan Secara Elektronik.
Elektronik - Perlindungan Pengaduan Terkendali Pengadilan Tinggi Bandung e-Berpadu
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Pedoman penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Dalam menangani dan mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
SelengkapnyaTata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Dasar Hukum, Pengertian, Kewenangan, Pengaturan Tindak Pidana Pemilu, Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu , dan Upaya Hukum perkara tindak pidana Pemilu
SelengkapnyaPeran Orang Tua Asuh dalam Rehabilitasi Sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Memberikan Dukungan Emosial
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sampai pembinaan dalam lembaga dan pemulangannya di masyarakat telah memperhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana
SelengkapnyaPembuktian Tindak Pidana Terorisme
Terorisme menjadi permasalahan dan ancaman di Indonesia. Dalam dua decade terkahir, berbagai serangan teror fisik maupun propaganda dilakukan oleh jaringan teror dalam negeri dengan ideologi yang mengatasnamakan agama, seperti seperti Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Anshar Daulah (JAD), dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
SelengkapnyaTata Cara Pengajuan Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia baru-baru ini telah menerbitkan Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Perma ini telah ditandatangani pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan resmi diundangkan pada tanggal 1 Maret 2022
Selengkapnya
Tata Tertib Persidangan
Untuk adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Siwas
Laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau badan peradilan di bawahnya.
Zona Integritas
Zona Integritas Pengadilan Negeri Purwakarta Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Lebih lanjut
Perpustakaan
Berisi informasi mengenai koleksi buku yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
JDIH
Berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dll.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas