Delegasi
Informasi tentang Panggilan Sidang yang masuk ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
Lebih lanjutCTS/SIPP
Case Tracking System / Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih lanjutJDIH
Berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dll.
Lebih lanjutPerpustakaan
Berisi informasi mengenai koleksi buku yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih lanjutDirektori Putusan
Berisi mengenai informasi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB
Lebih lanjutJadwal Sidang
Berisi informasi mengenai jadwal persidangan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih lanjutSIWAS
Laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau badan peradilan di bawahnya.
Lebih lanjutInformasi Tilang
Berisi informasi mengenai daftar denda dan pelanggar lalu-lintas yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih lanjute-Berpadu
Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.
Lebih lanjutKeyakinan Hakim Sebagai Eksistensi Kebenaran Materiil Dalam Pembuktian Perdata Menuju Pembaruan Hukum Acara Perdata Nasional
Terdapat parameter dalam teori hukum pembuktian kontemporer yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang, teori pembuktian berdasarkan keyakinan semata, pembuktian berdasarkan batas-batas yang logis dan pembuktian berdasarkan keyakinan yang lahir dari alat bukti.
SelengkapnyaPersidangan Yang Peka Terhadap Korban Sebagai Salah Satu Upaya Pengungkapan Sindikat Perdagangan Orang
Memiliki pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah menjadi harapan dan impian semua orang, terlebih apabila dapat bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang lebih besar serta pengalaman hidup di luar negeri yang lebih mewah atau lebih baik daripada di dalam negeri
SelengkapnyaPedoman penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum
Dalam menangani dan mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
SelengkapnyaTata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
Dasar Hukum, Pengertian, Kewenangan, Pengaturan Tindak Pidana Pemilu, Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu , dan Upaya Hukum perkara tindak pidana Pemilu
SelengkapnyaPeran Orang Tua Asuh dalam Rehabilitasi Sosial untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Memberikan Dukungan Emosial
Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sampai pembinaan dalam lembaga dan pemulangannya di masyarakat telah memperhatikan hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana
Selengkapnya
Tata Tertib Persidangan
Untuk adanya persamaan pemahaman, khususnya bagi aparat pengadilan dan bagi para pencari keadilan pada umumnya dalam mengikuti proses persidangan di ruang sidang sehingga terlaksana persidangan yang efektif, aman, tertib dan bermartabat di pengadilan-pengadilan negeri.
SEMA No.2Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih LanjutSistem Informasi Penelusuran Perkara
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi pengadilan negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara.
Lebih LanjutSiwas
Laporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan MA RI atau badan peradilan di bawahnya.
Lebih lanjutZona Integritas
Zona Integritas Pengadilan Negeri Purwakarta Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lebih lanjutPerpustakaan
Berisi informasi mengenai koleksi buku yang ada di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.
Lebih lanjutJDIH
Berisi mengenai peraturan perundang-undangan, keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, dll.
Lebih lanjutPelayanan Prima, Putusan Berkualitas