Salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sehingga dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang bebas dari korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Oleh karena itu, telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Nomor W11.U7.75/07/2016 Tahun 2016 tentang Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan (conflict of interest).

Satuan kerja wajib mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan dengan menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan.

Pencegahan benturan kepentingan dilakukan oleh ASN dengan mendeklarasikan potensi benturan kepentingan saat dilantik dengan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara (pimpinan unit kerja dan atau pimpinan Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB).

ASN wajib melaporkan benturan kepentingan kepada Inspektorat sehingga dapat dilakukan analisis, pemantauan, dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan secara berkala dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB.